Sindikat Penjualan OTP Ilegal Dituntut hingga 1 Tahun 6 Bulan Penjara
MataBank.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa kasus sindikat penjualan kode One Time Password (OTP) dan nomor virtual ilegal dengan hukuman penjara selama 1 tahun 5 bulan hingga 1 tahun 6 bulan. Sindikat ini diduga menggunakan data kependudukan milik orang lain untuk mengaktifkan ribuan kartu SIM yang kemudian dimanfaatkan sebagai layanan penerimaan kode verifikasi daring.
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Deddy Arisandi dalam persidangan di Ruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (12/11/2026). Dua terdakwa, yakni Dio Bagus Saputra dan I Gede Very Susantara, masing-masing dituntut 1 tahun 5 bulan penjara. Sementara itu, Muhammad Ansyari dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dio Bagus Saputra dan Gede Very Susantara dengan pidana penjara selama masing-masing 1 tahun dan 5 bulan, dan terhadap terdakwa Muhammad Ansyari selama 1 tahun dan 6 bulan penjara," tegas Jaksa Deddy Arisandi, Rabu (12/11/2026).
Dalam perkara ini, Dio diduga menjadi pemilik sekaligus pengelola situs Fastbit dan Fastsimcard yang menyediakan layanan nomor virtual dan penerimaan OTP. Dia bertanggung jawab atas operasional bisnis tersebut dan disebut meraup keuntungan bersih hingga Rp50 juta per bulan.
Adapun Ansyari bertugas mendaftarkan kartu SIM menggunakan data identitas milik orang lain. Sementara Very berperan sebagai administrator dan operator. Tugasnya meliputi pengawasan aplikasi, pemantauan penggunaan kartu SIM, penanganan keluhan pelanggan, pengawasan transaksi keuangan, hingga koordinasi dengan pekerja lapangan.
Aktivitas sindikat tersebut berlangsung di sebuah perumahan di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, pada Februari hingga Mei 2026. Untuk menjalankan usahanya, Dio membeli kartu SIM dari sejumlah konter, kemudian merekrut Ansyari melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp untuk melakukan registrasi.
Dio disebut mengirimkan sekitar 1.000 nomor kartu SIM kepada Ansyari setiap tiga hari. Nomor-nomor tersebut didaftarkan melalui sistem elektronik operator seluler dengan memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) milik warga lain tanpa persetujuan.
Atas setiap kartu SIM yang berhasil diregistrasi, Ansyari menerima bayaran Rp1.000. Pembayaran dikirim melalui akun DANA dan rekening bank pribadinya. Dengan menggunakan data tersebut, proses registrasi seolah-olah dilakukan oleh pemilik identitas yang sah.
Setelah berhasil diaktifkan, kartu SIM dipasang pada perangkat modem pool yang terhubung dengan aplikasi Modempool Manager dan HubberSMS. Infrastruktur tersebut dibuat dan dikelola oleh Dio untuk menerima kode OTP secara otomatis dari berbagai layanan elektronik.
"Kartu SIM yang sudah aktif dipasang di perangkat modem pool. Perangkat itu dihubungkan ke aplikasi Modempool Manager dan HubberSMS, yang dibuat dan dikelola Dio," ungkap Jaksa.
Melalui situs Fastbit dan Fastsimcard, pelanggan dapat membuat akun, mengisi saldo, memilih layanan, lalu menerima kode OTP dari nomor-nomor yang dikelola sindikat tersebut.
Untuk mendukung operasional perangkat, Very juga mengoordinasikan dua pekerja lapangan, yaitu Ida Bagus Kade Dwipa Manuaba dan Yulius Bili Kandi. Keduanya dibayar Rp100.000 per hari untuk mencabut dan mengganti kartu SIM yang sudah kedaluwarsa atau tidak lagi berfungsi.
JPU menyebut bisnis tersebut menghasilkan omzet sekitar Rp50 juta setiap bulan. Praktik ini menjadi sorotan karena melibatkan penggunaan data kependudukan tanpa izin dalam registrasi kartu seluler dan pemanfaatan nomor virtual untuk menyediakan layanan penerimaan kode verifikasi.
Dalam perkara tersebut, ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 67 ayat (3) juncto Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
