Prabowo Ajak Ketum Parpol Benahi Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia
MataBank.id - Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh ketua umum partai politik untuk mengambil bagian dalam pembenahan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Ia menilai berbagai penyimpangan yang terjadi perlu dikoreksi agar tata kelola kehidupan bernegara berjalan sesuai amanat konstitusi.
Prabowo mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai perbaikan sistem politik telah dilakukan bersama sejumlah pimpinan partai. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Sabtu (14/11/2026).
"Saya bicara dengan para ketua umum, berani nggak? Berani enggak kita mengadakan perbaikan. Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi. Alhamdulillah sudah semakin ada kesadaran," ujar Prabowo.
Ia mengklaim sebagian besar ketua umum partai yang diajak berdiskusi telah memahami urgensi perubahan dalam sistem politik nasional.
"Hampir semua ketua umum partai yang saya bicara paham mengerti sadar. Kita harus adakan perbaikan sistem politik," kata Prabowo.
Tak hanya politik, Prabowo turut menyoroti kondisi sistem ekonomi nasional. Ia berkomitmen menggunakan sisa masa mandat kepemimpinannya untuk memperbaiki sistem perekonomian yang menurut penilaiannya belum sepenuhnya sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Saya bertekad sisa mandat saya saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa prinsip dasar perekonomian Indonesia adalah usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Ia mengingatkan bahwa konsep tersebut merupakan amanat para pendiri bangsa, bukan gagasan yang berasal dari dirinya sendiri.
"Saudara-saudara, sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kalangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita," ungkap Prabowo.
Prabowo juga berpandangan bahwa mayoritas masyarakat mengharapkan perubahan terhadap kondisi yang berlangsung saat ini. Ia menyebut upaya memperbaiki keadaan tersebut merupakan tanggung jawab para pemimpin.
“Dan saya yakin mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki suasana seperti sekarang. Dan ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan,” sambungnya.
Dalam pidatonya, Prabowo kembali menggarisbawahi amanat Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, negara memiliki kewenangan atas cabang produksi yang penting dan menyangkut kepentingan hidup masyarakat luas.
Ia juga mengingatkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” jelas Prabowo.
