DPR Minta Pertamina Jamin Pasokan BBM di Tengah Pertumbuhan Laba
MataBank.id - DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) memperkuat distribusi dan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan menyusul pertumbuhan laba perusahaan yang mencapai lebih dari enam persen. Peningkatan kinerja keuangan dinilai perlu diikuti perbaikan pelayanan dan stabilitas pasokan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama direksi Pertamina dan jajaran subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat itu, Kawendra menyoroti persoalan distribusi dan kelangkaan BBM yang masih dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah. Menurutnya, capaian laba Pertamina menunjukkan ketahanan perusahaan dalam menghadapi dinamika dan tantangan global. Meski demikian, keberhasilan finansial tersebut harus tercermin pula dalam kelancaran operasional hingga ke tingkat masyarakat.
"Kita patut apresiasi bagaimana pencapaian finansial dari Pertamina secara laba yang impresif ini. Enam persen lebih ini menggambarkan makro performance yang resilient (tangguh). Tapi kita juga punya harapan, ketika pencapaian di makro ini bagus, di bawah juga mikro stabilitasnya harus semakin terjaga," ujar Kawendra dalam rapat.
Ia menambahkan, sejumlah anggota Komisi VI lainnya turut menyampaikan laporan mengenai kesulitan masyarakat memperoleh BBM di daerah pemilihan masing-masing. Kondisi tersebut, menurut Kawendra, perlu menjadi perhatian Pertamina dalam mengevaluasi sistem pasokan dan distribusi energi.
Ia menilai peningkatan permintaan energi semestinya dapat diantisipasi melalui perencanaan rantai pasok yang lebih kuat. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, lonjakan kebutuhan maupun perubahan kondisi pasar seharusnya tidak berujung pada gangguan ketersediaan BBM.
"Negara ini punya berkah yang luar biasa. Harapan besar kita justru dengan peningkatan laba dan lonjakan permintaan seperti ini, tidak menjadi hal yang mengagetkan. Kita bukan sekadar lagi bicara early warning system, tapi bagaimana kita harus punya prediktif supply chain yang kuat," tegasnya.
Kawendra juga mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur dan tata kelola distribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional. Hal itu dinilai semakin relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara pelopor penerapan bahan bakar nabati B50. Menurutnya, penguatan kebijakan energi perlu disertai jaminan pasokan dan kesiapan sistem agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Ia berharap persoalan kelangkaan BBM tidak kembali terjadi ketika masyarakat membutuhkan kepastian pasokan. Kawendra juga menginginkan peningkatan profitabilitas Pertamina dapat memberikan manfaat lebih luas bagi publik, termasuk membuka ruang bagi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seperti penyesuaian atau penurunan harga BBM.
Lebih jauh, ia mengaitkan orientasi kebijakan tersebut dengan upaya Presiden Prabowo Subianto menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Kawendra, capaian pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) semestinya diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
"Jadi bukan lagi reaktif korektif, tapi kita harus prediktif dan antisipatif. Itu yang paling mendasar sekali di masyarakat," katanya.
Kawendra pun meminta Pertamina bersama seluruh subholding membenahi rantai pasok, termasuk memastikan distribusi menjangkau wilayah pelosok. Dengan demikian, keberhasilan perusahaan tidak hanya terlihat dari laporan keuangan, tetapi juga dari mutu layanan dan kepastian energi yang diterima masyarakat.
"Semoga ke depan tidak ada lagi kelangkaan dan tumpukan antrean, serta ada solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," pungkasnya.
