Pengamat: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Tak Otomatis Membuat Investor Kabur
MataBank.id - Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto menilai penguatan pelindungan pekerja melalui Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru tidak otomatis membuat investor menarik modal dari Indonesia. Menurutnya, keputusan investasi ditentukan oleh berbagai pertimbangan, sehingga tidak tepat jika hanya dikaitkan dengan upah dan biaya tenaga kerja.
Arif menjelaskan, investor juga mempertimbangkan kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, stabilitas ekonomi, akses pasar, produktivitas, hingga konsistensi kebijakan pemerintah.
"Menurut saya, argumen seperti ini perlu dilihat secara lebih proporsional. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa setiap peningkatan pelindungan buruh akan membuat investor kabur," ungkap dia ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Ia tidak memungkiri bahwa biaya tenaga kerja menjadi salah satu faktor dalam menentukan lokasi investasi. Namun, menurutnya, mengandalkan upah murah sebagai daya tarik utama bagi investor bukanlah pendekatan pembangunan yang tepat untuk jangka panjang.
"Saya tidak menafikan bahwa biaya tenaga kerja merupakan salah satu pertimbangan investor. Tetapi, menjadikan upah murah sebagai keunggulan utama investasi juga bukan strategi pembangunan yang sehat dalam jangka panjang," sambung dia.
Arif mengingatkan bahwa ketergantungan pada tenaga kerja berupah rendah dapat membuat Indonesia terjebak dalam pola pembangunan low wage development model. Model tersebut berisiko mendatangkan investasi tanpa diikuti penciptaan pekerjaan berkualitas. Selain itu, peningkatan produktivitas bisa terhambat dan kesejahteraan pekerja tidak mengalami perbaikan signifikan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mengubah orientasi kebijakan investasi. Menurut Arif, upaya menarik modal seharusnya tidak bertumpu pada penekanan biaya tenaga kerja, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang produktif, mendorong inovasi, dan menyediakan pekerjaan yang layak.
"Justru menurut saya, kita perlu mengubah orientasi kebijakan investasi. Bukan sekadar bagaimana membuat tenaga kerja semurah mungkin agar investor tertarik, tetapi bagaimana membangun iklim investasi yang produktif, inovatif, dan memberikan pekerjaan yang layak," tegas Arif.
Ia juga menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan jenis investasi yang hendak dikembangkan. Investasi yang masuk diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, mendorong transfer teknologi, memperbaiki kualitas pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata memanfaatkan upah rendah dan fleksibilitas tenaga kerja.
"Jadi, jangan sampai pelindungan buruh selalu diposisikan sebagai hambatan investasi. Keduanya seharusnya bisa berjalan beriringan," jelas dia.
Sebelumnya, DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Pembaruan aturan tersebut dilakukan setelah serikat buruh menggugat Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai merugikan pekerja.
MK mengabulkan gugatan itu dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah merevisi undang-undang paling lambat Oktober 2026. Regulasi hasil revisi tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebelumnya menyampaikan kekhawatiran bahwa sejumlah ketentuan dalam UU terbaru berpotensi memengaruhi minat investor. Ketentuan mengenai pesangon menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian.
"Seperti pesangon jangan sampai investor mundur melihat ketentuan yang membuat bertambahnya ketidakpastian," tutur Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
APINDO menyatakan masih mengkaji ketentuan dalam regulasi tersebut secara terperinci untuk mengetahui kemungkinan dampaknya terhadap kegiatan usaha dan iklim investasi.
