OJK Terbitkan Pedoman Keamanan Siber Fintech Lending, Ini 5 Aspek yang Diatur
MataBank.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber bagi penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan industri dari ancaman serangan siber serta risiko operasional yang semakin besar seiring perkembangan layanan keuangan digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan penyelenggara LPBBTI perlu memperluas pendekatan keamanan siber (cyber security) menjadi ketahanan siber (cyber resilience).
Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya membangun sistem pencegahan serangan. Penyelenggara juga harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi gangguan, merespons insiden, dan memulihkan layanan agar aktivitas operasional tetap terjaga.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman, dalam keterangannya, Rabu, 11 November 2026.
Pedoman yang diterbitkan OJK tersebut mencakup lima komponen utama. Kelimanya meliputi tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
OJK juga menyiapkan instrumen penilaian mandiri atau self-assessment bagi penyelenggara LPBBTI. Melalui instrumen tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi tingkat kematangan sistem keamanan siber, mengidentifikasi titik lemah, dan menyusun rencana perbaikan secara terukur.
”Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko sesuai skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara,” jelasnya.
Agusman menambahkan, tanggung jawab keamanan siber tidak boleh hanya dibebankan kepada divisi teknologi informasi. Pengelolaannya harus menjadi bagian dari tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang melibatkan direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.
BSSN: Serangan siber dapat mengganggu bisnis perusahaan
Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menilai ancaman siber telah berkembang menjadi risiko bisnis yang dapat memengaruhi kegiatan perusahaan secara langsung.
Karena itu, menurutnya, penguatan ketahanan siber di sektor jasa keuangan membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
Penyusunan pedoman keamanan dan ketahanan siber LPBBTI dilakukan OJK dengan dukungan serta masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter.
OJK dorong penagihan fintech lending sesuai etika
Di luar penguatan keamanan digital, OJK juga mendorong penyelenggara fintech lending memperbaiki praktik penagihan kepada konsumen. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).
Kesepakatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan kegiatan penagihan berjalan secara profesional, bertanggung jawab, dan mengikuti prinsip etika.
Agusman menegaskan, proses penagihan harus tetap memperhatikan hak konsumen, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi serta menghindari tindakan intimidasi dan kekerasan.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegas Agusman.
Melalui penerbitan pedoman keamanan siber dan penandatanganan pakta integritas tersebut, OJK mendorong industri LPBBTI memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta ketahanan operasional. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keamanan data dan mutu layanan bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri fintech lending yang sehat dan berkelanjutan.
