OJK Desak Fintech Perkuat Sistem Deteksi Fraud, Ancaman Siber Makin Marak
MataBank.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta penyelenggara teknologi finansial (fintech) dan aset digital nasional memperkuat sistem deteksi penipuan atau Fraud Detection System (FDS). Langkah ini dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya frekuensi penipuan (fraud) dan serangan siber dengan modus yang kian kompleks.
Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Uli Agustina, mengatakan perkembangan kejahatan siber di sektor keuangan digital menuntut industri memiliki sistem pengamanan yang lebih kuat.
“Di tengah meningkatnya frekuensi dan kompleksitas fraud serta serangan siber, penguatan fraud detection system menjadi kebutuhan yang semakin mendesak,” ujar Uli saat berbicara dalam acara Kick-Off dan Konferensi Pers Bulan Fintech Nasional (BFN) 2026 di KAUM Restaurant, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Menurut Uli, penyelenggara fintech tidak boleh hanya mengandalkan penanganan setelah kejahatan terjadi. Industri perlu membangun mekanisme deteksi dini agar transaksi mencurigakan dapat diketahui dan ditangani sebelum menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Penguatan tersebut antara lain mencakup pemantauan transaksi secara langsung atau real-time, penyediaan sistem peringatan dini (alert), serta kemampuan mengidentifikasi pola transaksi yang menyimpang dari kebiasaan pengguna.
Selain aktivitas transaksi, penyelenggara juga perlu memperketat pengawasan terhadap perangkat dan akses masuk akun nasabah. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi pengambilalihan akun secara ilegal.
OJK turut mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengembangan FDS. Meski demikian, penerapannya harus dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab agar teknologi tersebut benar-benar mendukung keamanan layanan keuangan digital.
Uli juga menekankan pentingnya prosedur penanganan insiden yang menyeluruh. Ketika ditemukan transaksi mencurigakan, penyelenggara harus segera melakukan verifikasi, membatasi potensi kerugian, dan menjalankan investigasi untuk mengidentifikasi pola kejahatan.
Jumlah pemain dan transaksi aset kripto terus berkembang
Dorongan OJK tersebut sejalan dengan semakin besarnya aktivitas industri keuangan digital di Indonesia. OJK mencatat terdapat 25 penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang telah terdaftar secara resmi. Sementara itu, sektor aset digital memiliki 34 entitas berizin yang beroperasi melayani masyarakat.
Aktivitas pasar kripto juga menunjukkan skala yang besar. Hingga September 2026, jumlah akun konsumen kripto tercatat mencapai 23,51 juta akun. Pada periode yang sama, akumulasi nilai transaksi kripto mencapai Rp30,56 triliun.
Besarnya jumlah pengguna dan nilai transaksi tersebut membuat penguatan keamanan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
OJK menilai pertumbuhan inovasi perlu berjalan seiring dengan penerapan tata kelola, integritas pasar, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen. Hal ini menjadi landasan agar perkembangan industri fintech dan aset digital tetap diikuti pengelolaan risiko yang memadai.
“Inovasi perlu tumbuh dengan tata kelola, integritas pasar, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen yang kuat,” pungkas Uli.
