Pajak Digital Mulai 9 November 2026, Ini Transaksi yang Bakal Kena PPN

MataBank.id - Rencana perluasan pemungutan pajak digital yang diumumkan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo memunculkan pertanyaan tentang jenis transaksi yang akan dikenai pajak. Kebijakan yang direncanakan mulai berlaku Senin (9/11/2026) itu disebut melibatkan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech), serta platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo.

Namun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjelaskan bahwa mekanisme tersebut merupakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Skema ini bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang berlaku.

SPP-TDLN juga tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi perbankan maupun aktivitas di platform digital. Pemungutannya secara khusus menyasar pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN, tetapi belum dipungut melalui mekanisme PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Rencana tersebut sebelumnya disampaikan Hashim dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Ia menyebut sejumlah perusahaan akan dilibatkan untuk memungut dan menyetorkan pajak dari transaksi yang selama ini belum terjangkau mekanisme pemungutan.

"Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," tutur Hashim.

Ketentuan SPP-TDLN sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Transaksi yang Menjadi Sasaran Pajak Digital

Pelibatan bank, perusahaan fintech, dan platform digital perlu dibedakan dari objek transaksi yang dikenai PPN. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat berperan sebagai pihak yang memfasilitasi pembayaran atau memungut pajak, tetapi bukan berarti semua transaksi yang berlangsung melalui layanan mereka otomatis dikenai pajak baru.

Berdasarkan PMK Nomor 49 Tahun 2026, SPP-TDLN digunakan untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital yang berasal dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.

Berikut cakupan sektor dan transaksi yang berkaitan dengan penerapan mekanisme tersebut.

1. Transaksi melalui perbankan

Bank pemerintah dan bank swasta termasuk sektor yang disebut Hashim akan dilibatkan dalam perluasan pemungutan pajak digital.

Dalam skema SPP-TDLN, bank yang menyediakan layanan untuk memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri dapat berperan sebagai penerbit atau issuer. Tugasnya adalah meneruskan informasi transaksi kepada penyelenggara sistem agar diperoleh konfirmasi mengenai kewajiban PPN.

Dengan demikian, peran bank berkaitan dengan pemrosesan pembayaran dan pemungutan pajak atas transaksi yang memenuhi kriteria. Hal ini tidak berarti setiap transfer uang nasabah akan dikenai PPN.

DJP juga menegaskan bahwa transfer dana dan pengiriman uang atau remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. SPP-TDLN tidak dirancang untuk memungut PPN atas transfer dana pribadi maupun kiriman uang masyarakat.

2. Transaksi melalui perusahaan fintech

Perusahaan teknologi finansial juga masuk dalam daftar pihak yang disebut Hashim akan dilibatkan. Sektor ini mencakup penyedia layanan pembayaran dan pemrosesan transaksi digital.

Dalam mekanisme SPP-TDLN, lembaga selain bank yang memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri dapat ditunjuk sebagai Pihak Lain atau pemungut PPN.

Salah satu perusahaan yang telah ditunjuk pada tahap awal penerapan sistem ini adalah PT Fintek Karya Nusantara melalui layanan LinkAja.

Sementara itu, perusahaan fintech lainnya dapat ikut terlibat setelah menyelesaikan tahapan pengembangan sistem dan stabilisasi, serta memperoleh penunjukan resmi sebagai pemungut pajak.

3. Transaksi di platform perdagangan elektronik

Hashim turut menyebut Shopee, Lazada, dan GoTo sebagai contoh platform digital yang akan dilibatkan dalam perluasan pemungutan pajak.

Meski demikian, cakupan pungutan tetap ditentukan berdasarkan jenis transaksi dan posisi perusahaan dalam mekanisme perpajakan. SPP-TDLN menyasar pemanfaatan barang digital dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.

Artinya, pembelian barang fisik dari penjual dalam negeri melalui marketplace tidak otomatis menjadi objek pemungutan PPN melalui sistem ini.

Hal serupa berlaku untuk transaksi yang PPN-nya telah dipungut melalui mekanisme PMSE. Transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

DJP juga belum mengonfirmasi bahwa seluruh perusahaan yang disebut Hashim akan langsung ditunjuk sebagai pemungut pada Senin (9/11/2026). Calon issuer lainnya masih harus menyelesaikan tahapan persiapan sebelum mendapatkan penunjukan resmi.

Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Digital?

PMK Nomor 49 Tahun 2026 mengatur proses pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan PPN melalui SPP-TDLN. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara sistem melibatkan penerbit sebagai pihak yang memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri.

Penerbit merupakan bank atau lembaga selain bank yang menyediakan layanan pembayaran untuk transaksi tersebut. Adapun Pihak Lain yang ditunjuk menteri keuangan bertugas melakukan pemungutan PPN.

Penunjukan dilakukan oleh DJP berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh menteri keuangan. Sebelum resmi ditunjuk, penerbit harus melewati dua tahapan, yakni periode pengembangan dan periode stabilisasi.

Pada periode pengembangan, penerbit menyiapkan sistem internal agar dapat terhubung dengan SPP-TDLN sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan penyelenggara sistem.

Berikutnya, penerbit memasuki periode stabilisasi. Tahapan ini merupakan uji coba untuk memastikan interkoneksi dan keamanan sistem penerbit dengan SPP-TDLN telah berjalan sesuai persyaratan.

Setelah sistem memberikan konfirmasi bahwa suatu transaksi dikenai PPN, Pihak Lain wajib melakukan pemungutan pada saat pajak terutang.

DJP menjelaskan, SPP-TDLN telah mulai diterapkan sejak 25 September 2026. Pada tahap awal, terdapat enam lembaga yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atau issuer, yaitu:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

6. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi sebelum dapat memperoleh penunjukan sebagai pemungut PPN.

Cara Menghitung PPN Transaksi Digital Luar Negeri

Besaran PPN yang dipungut melalui SPP-TDLN diatur dalam Pasal 7 PMK Nomor 49 Tahun 2026.

Dalam ketentuan tersebut, penghitungan PPN menggunakan formula 11/111 dikalikan dengan harga atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak yang telah memperhitungkan PPN.

Rumus penghitungan yang digunakan adalah:

PPN = 11/111 × nilai pembayaran termasuk PPN

Jika transaksi menggunakan mata uang selain rupiah, nilai yang menjadi dasar penghitungan pajak harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah.

Kurs yang digunakan mengacu pada keputusan menteri keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, PPN barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, serta pajak penghasilan.

Kurs tersebut berlaku pada saat SPP-TDLN memberikan konfirmasi bahwa transaksi digital luar negeri yang bersangkutan dikenai PPN.

Meski demikian, pemungutan melalui sistem ini tidak berlaku untuk transaksi digital luar negeri yang memang tidak dipungut PPN atau memperoleh fasilitas pembebasan PPN berdasarkan ketentuan perpajakan.