165 Pensiunan ASN Korban Investasi Bodong Datangi OJK, Minta Kredit Dibatalkan
MataBank.id - Sebanyak seratusan nasabah salah satu bank pelat merah mendatangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026). Mereka menuntut penyelesaian kasus dugaan penipuan investasi bodong yang diduga melibatkan mantan pegawai bank tersebut, termasuk meminta pemblokiran rekening dan penghentian pembayaran kredit.
Para korban yang sebagian besar merupakan pensiunan aparatur sipil negara (ASN) mengeluhkan angsuran kredit yang terus dipotong dari rekening setiap bulan. Mereka menilai kondisi tersebut memberatkan karena dana yang diperoleh dari pencairan kredit sebelumnya diduga telah diserahkan kepada pelaku untuk diinvestasikan dalam program fiktif.
Kasus ini diduga melibatkan NH alias D (36), mantan pegawai bank yang menawarkan investasi kepada nasabah yang hendak mengajukan pinjaman. Modusnya, calon nasabah diarahkan mengambil kredit hingga batas maksimal.
Sebagian dana pencairan digunakan nasabah sesuai kebutuhan awal. Sementara sisa uang diserahkan kepada tersangka dengan iming-iming akan dimasukkan ke program investasi yang seolah-olah merupakan produk resmi bank.
Namun, uang tersebut diduga tidak dikelola melalui produk investasi sebagaimana dijanjikan. Tersangka justru menggunakan dana dari nasabah baru untuk membayar keuntungan kepada nasabah lama, menyerupai skema Ponzi.
Korban Minta Angsuran Kredit Dihentikan
Kuasa hukum para pensiunan, Djoko Susanto, mengatakan para korban masih harus menanggung potongan angsuran setiap bulan meskipun dana yang mereka serahkan kepada tersangka belum kembali.
Karena itu, pihaknya meminta rekening para korban diblokir dan pembayaran kredit dihentikan atau dibatalkan.
"Kami minta rekening nasabah diblokir daripada setiap bulan selalu terpotong (untuk membayar kredit). Kedua, harapan kami ke depan kredit segera dihentikan dan dibatalkan," katanya kepada wartawan.
Dalam audiensi di kantor OJK, perwakilan nasabah juga mempertanyakan fungsi pengawasan lembaga tersebut. Pasalnya, dugaan praktik investasi bodong yang dilakukan mantan pegawai bank itu disebut telah berlangsung sejak 2017, tetapi baru terungkap pada tahun ini.
Djoko berharap persoalan yang dialami para pensiunan tersebut segera menemukan penyelesaian sebelum akhir tahun.
"Harapan kami di penghujung tahun 2026 sudah ada titik temu penyelesaian terkait dengan masalah ini," ujar Djoko.
Ia menyebut hingga saat ini terdapat 165 korban yang meminta pendampingan hukum melalui Klinik Hukum PERADI SAI Purwokerto. Dari jumlah tersebut, dua orang di antaranya telah meninggal dunia.
Selama tujuh bulan terakhir, para korban disebut telah menempuh berbagai jalur untuk memperjuangkan penyelesaian kasus. Laporan dan pengaduan telah disampaikan kepada sejumlah pihak, mulai dari DPR RI, OJK pusat, Mabes Polri, Presiden, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami sudah melakukan berbagai upaya dengan melaporkan persoalan ini ke DPR RI, OJK pusat, Mabes Polri, Presiden, terbaru kami laporan kasus ini ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," jelas Djoko.
OJK Sebut Pembatalan Kredit Bukan Kewenangannya
Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri Riandari, menyatakan pihaknya terus menindaklanjuti pengaduan para korban dan berkoordinasi dengan OJK pusat. OJK Purwokerto juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah korban yang menyampaikan pengaduan.
"Pasti kami koordinasi terus dengan OJK pusat, melaporkan juga terkait update-nya seperti apa. Dan dari kemarin-kemarin juga kami sudah berproses ya, pemeriksaan sudah dilakukan," ujar Dinavia.
Meski demikian, Dinavia menjelaskan permintaan penghentian angsuran maupun pembatalan kredit tidak dapat diputuskan oleh OJK. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan hubungan perdata antara nasabah dan pihak bank sehingga penyelesaiannya perlu melalui mekanisme yang sesuai.
"Terkait penghentian angsuran atau pembatalan kredit bukan wewenangnya OJK. Karena ini urusan perdata, dari dari nasabah kepada bank, OJK, atau melalui pengadilan nanti memutuskan, seperti itu," jelasnya.
