Pembiayaan Pergadaian Turun 3,78% pada September 2026, OJK Ungkap Penyebab Dominasi Produk Gadai
MataBank.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan industri pergadaian mencapai Rp150,69 triliun pada September 2026. Nilai tersebut mengalami kontraksi 3,78% secara bulanan (month to month/MtM) atau turun Rp5,92 triliun dibandingkan Agustus 2026 yang sebesar Rp156,61 triliun.
Meski turun secara bulanan, penyaluran pembiayaan industri pergadaian masih tumbuh 34,93% secara tahunan (year on year/YoY). Namun, laju pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 44,60% YoY.
Berdasarkan jenis produknya, pembiayaan industri pergadaian masih didominasi produk gadai. Nilainya mencapai Rp126,42 triliun atau mencakup 83,90% dari total penyaluran pembiayaan.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyampaikan, produk gadai menjadi kontributor terbesar dalam pembiayaan industri tersebut.
"Pembiayaan terbesar [pergadaian] disalurkan dalam bentuk produk gadai sebesar 83,90% dari total pembiayaan," ucapnya dalam konferensi pers asesmen sektor jasa keuangan dan kebijakan OJK hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Oktober 2026 secara daring, pekan lalu.
Aset Industri Pergadaian Juga Menyusut
Selain penyaluran pembiayaan, nilai aset industri pergadaian juga mengalami penurunan secara bulanan pada September 2026.
OJK mencatat aset industri pergadaian sebesar Rp181,32 triliun. Angka tersebut terkontraksi 3,53% MtM dibandingkan posisi Agustus 2026 yang mencapai Rp187,96 triliun.
Kendati demikian, secara tahunan aset industri pergadaian masih menunjukkan pertumbuhan 34,55%. Nilainya meningkat Rp46,56 triliun dari Rp134,76 triliun pada September 2025 menjadi Rp181,32 triliun pada September 2026.
OJK Perkuat Pengawasan Industri PVML
Di tengah perkembangan industri pergadaian dan sektor PVML, OJK menjalankan sejumlah inisiatif untuk memperkuat pengaturan serta pengawasan industri.
Pertama, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 49 Tahun 2024 mengenai pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).
Kedua, OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (RPADK) mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
Ketiga, OJK mendorong pemenuhan ketentuan permodalan minimum bagi perusahaan pembiayaan dan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Hingga saat ini, sebanyak 138 dari 144 perusahaan pembiayaan atau 95,83% telah memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp100 miliar.
Sementara itu, pada industri LPBBTI, terdapat 85 dari 94 penyelenggara atau 90,43% yang telah memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.
OJK Jatuhkan 68 Sanksi Administratif Selama Oktober 2026
OJK juga melakukan penegakan kepatuhan terhadap pelaku industri PVML. Sepanjang Oktober 2026, regulator menjatuhkan 14 sanksi denda dan 54 sanksi peringatan tertulis.
Sanksi administratif tersebut diberikan kepada 11 perusahaan pembiayaan, 8 perusahaan modal ventura, 11 penyelenggara pinjaman daring, 3 perusahaan pergadaian, serta 1 lembaga keuangan khusus.
Pengenaan sanksi dilakukan karena para pelaku usaha dinilai melanggar ketentuan POJK yang berlaku atau berdasarkan hasil pengawasan maupun tindak lanjut pemeriksaan.
