Bernita Matondang Gugat PPN Pembalut ke MK, Minta Produk Menstruasi Bebas Pajak
MataBank.id - Bernita Matondang mengajukan gugatan terhadap ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembalut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meminta agar produk sanitasi menstruasi dipertimbangkan sebagai kebutuhan esensial yang layak memperoleh fasilitas perpajakan.
Permohonan tersebut diperiksa dalam sidang perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026 pada Selasa (10/11/2026). Dalam persidangan, Bernita menjelaskan bahwa pembalut merupakan kebutuhan rutin perempuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Pengeluaran untuk membeli produk tersebut juga berasal dari penghasilan atau sumber daya ekonomi yang dimilikinya.
"Kebutuhan ini lahir dari proses biologis yang tidak dapat dihindari, sehingga bukan pilihan konsumsi yang dapat ditiadakan begitu saja. Pemohon membeli secara rutin dengan menggunakan penghasilan atau sumber daya ekonomi yang tersedia," ujar Bernita dalam persidangan, dikutip dari siaran YouTube MK.
Menurut Bernita, pengenaan PPN terhadap pembalut tidak hanya berdampak pada pengeluaran perempuan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional. Ia menilai aturan perpajakan yang berlaku belum memberikan pertimbangan memadai terhadap kebutuhan sanitasi menstruasi.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah kepastian hukum dalam menentukan barang yang berhak memperoleh fasilitas PPN. Bernita menyebut produk sanitasi menstruasi tidak tercantum secara tegas dalam daftar barang kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"(Sehingga) Menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria dan dasar objektif penentuan barang yang memperoleh fasilitas PPN," ujar Bernita.
Ia juga menyoroti aspek kesetaraan. Menurutnya, kebutuhan pembalut berkaitan dengan proses biologis yang tidak dapat dihindari sehingga perlu diperhitungkan dalam penentuan barang yang memperoleh fasilitas perpajakan.
"Ketiga, terdapat persoalan kesetaraan substansi, karena kebutuhan biologis yang relevan belum dipertimbangkan secara memadai dalam penentuan fasilitas perpajakan bagi kebutuhan dasar," ujar Bernita.
Ketentuan UU HPP yang digugat
Dalam permohonannya, Bernita menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam UU HPP. Ia meminta ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Pasal tersebut mengatur pemberian fasilitas PPN terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Adapun penjelasannya mencantumkan sejumlah komoditas, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
Namun, pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam daftar tersebut. Kondisi ini dinilai Bernita dapat memunculkan ketidakpastian mengenai dasar dan kriteria penetapan barang yang memperoleh fasilitas PPN.
Ia menghubungkan persoalan itu dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Permintaan Bernita dalam petitum
Dalam petitumnya, Bernita meminta MK memberikan pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP. Ia menghendaki agar penentuan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat turut memperhitungkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia.
"Menyatakan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagai dasar pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai wajib mempertimbangkan secara objektif, rasional, dan proporsional kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk kebutuhan produk sanitasi menstruasi," ujar Bernita membacakan petitumnya.
Selain pasal tersebut, ia juga meminta MK menguji penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP. Bernita menghendaki agar penjelasan itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Secara khusus, ia meminta agar daftar barang kebutuhan pokok dalam penjelasan pasal tidak dianggap sebagai daftar tertutup atau limitatif. Dengan pemaknaan tersebut, barang lain yang memiliki karakteristik kebutuhan esensial, termasuk produk sanitasi menstruasi, dapat dipertimbangkan untuk memperoleh fasilitas PPN.
Permohonan Bernita tersebut merupakan gugatan yang sedang diajukan ke MK. Dengan demikian, belum dapat diartikan sebagai putusan bahwa pembalut telah dibebaskan dari PPN.
