Nasabah BMT Al-Fitrah Gresik Laporkan Dugaan Penggelapan Dana Rp109,8 Juta
Seorang nasabah Koperasi BMT Al-Fitrah di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, melaporkan dugaan penggelapan dana simpanan ke Polres Gresik. Laporan yang diajukan Lailatus Sa’adah pada Selasa (10/11/2026) tersebut berkaitan dengan deposito dan tabungan miliknya bersama anggota keluarga yang disebut belum dikembalikan oleh pihak koperasi.
Total dana yang dipersoalkan dalam laporan itu mencapai Rp109,8 juta. Pengaduan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat (STTLPM) Polres Gresik Nomor STTLPM/1220.Satreskrim/XI/2026/SPKT/POLRES GRESIK dan diterima melalui SPKT pada pukul 17.30 WIB.
Dalam dokumen pengaduan, Lailatus melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dengan Muhtarur Rofiq, yang disebut sebagai Ketua Koperasi BMT Al-Fitrah Lowayu, sebagai pihak terlapor.
Kuasa hukum Lailatus, Nihrul Bahi Alhaidar, S.H., atau Haidar, mengatakan persoalan pengembalian simpanan nasabah perlu ditangani secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Dana deposito dan tabungan keluarga mencapai Rp109,8 juta
Berdasarkan uraian dalam pengaduan, persoalan tersebut berawal sekitar 2022. Ketika itu, Lailatus bersama ibu kandungnya, Munikah, dan kakak kandungnya, Nur Jannah, menyimpan sejumlah uang dalam bentuk deposito di Koperasi BMT Al-Fitrah.
Dana deposito pertama disebut berjumlah Rp90 juta, yang terdiri atas dua warkat senilai Rp50 juta dan Rp40 juta. Selain itu, keluarga tersebut juga memiliki deposito lain sebesar Rp18 juta.
Lailatus turut mengaku memiliki simpanan tabungan harian sebesar Rp1,8 juta yang belum diterima kembali hingga laporan diajukan.
Jika dijumlahkan, keseluruhan dana yang dipersoalkan mencapai Rp109,8 juta.
Haidar menyebut pihaknya juga memperoleh informasi mengenai nasabah lain yang diduga menghadapi persoalan serupa, dengan nilai dana yang lebih besar.
“Sebenarnya masih ada korban lain yang kerugiannya mencapai Rp200 juta lebih. Hal ini akan kami tindak lanjuti seiring perkembangan proses hukum ke depan,” ujar Haidar.
Pengembalian dana disebut telah dijanjikan melalui surat pernyataan
Menurut keterangan yang tercantum dalam laporan, persoalan bermula ketika pelapor mendapatkan informasi bahwa Koperasi BMT Al-Fitrah sedang menghadapi masalah. Lailatus kemudian mendatangi kantor koperasi dan bertemu dengan Muhtarur Rofiq untuk membicarakan pengembalian simpanan.
Dalam pertemuan tersebut, disebut terdapat kesepakatan mengenai pengembalian dana nasabah. Kesanggupan itu diklaim telah dituangkan dalam surat pernyataan dan sejumlah warkat yang ditandatangani pihak koperasi.
Namun, Lailatus mengaku dana yang dijanjikan belum juga diterima. Ia bersama ibunya kemudian kembali mendatangi kantor koperasi untuk meminta pengembalian sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum pada masing-masing warkat.
Meski telah melakukan upaya penagihan, menurut pelapor, dana tersebut tetap belum dikembalikan. Kondisi itu kemudian mendorong Lailatus menempuh jalur hukum dengan menyampaikan pengaduan ke Polres Gresik.
Kuasa hukum minta polisi menindaklanjuti laporan secara profesional
Haidar menegaskan bahwa dana yang disimpan masyarakat di koperasi merupakan hak nasabah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum.
“Persoalan ini bukan sekadar keterlambatan pengembalian uang, tetapi menyangkut hak masyarakat yang telah mempercayakan dana mereka kepada koperasi. Ketika sudah ada kesepakatan pengembalian yang dituangkan dalam surat pernyataan dan warkat, maka komitmen tersebut harus dipertanggungjawabkan,” tegas Haidar, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum BPP Peradin.
Ia menyebut pelaporan ke kepolisian ditempuh untuk mendapatkan kepastian hukum dan mendorong penanganan perkara secara profesional.
“Kami berharap Polres Gresik dapat melakukan penyelidikan secara objektif, profesional, dan transparan. Kami juga mendorong agar seluruh pihak yang mengetahui maupun terlibat dalam pengelolaan dana tersebut dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyelidikan,” ujarnya.
Menurut Haidar, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan langkah nyata dan pertanggungjawaban yang jelas, bukan hanya janji pengembalian simpanan.
“Nasabah berhak mendapatkan kepastian mengenai keberadaan dana mereka. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan sesuai koridor hukum dan hak-hak nasabah yang dirugikan dapat dipulihkan,” imbuhnya.
Pihak koperasi belum memberikan klarifikasi
MataBank.id - Setelah pengaduan diterima, pelapor berharap Polres Gresik menindaklanjuti laporan dugaan penggelapan dana nasabah Koperasi BMT Al-Fitrah Lowayu sesuai kewenangannya.
Perkara ini turut menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan simpanan, akuntabilitas koperasi, serta perlindungan terhadap masyarakat yang mempercayakan dananya kepada lembaga tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau klarifikasi dari Koperasi BMT Al-Fitrah maupun pihak terlapor. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Perlu ditegaskan, laporan tersebut masih berupa pengaduan atas dugaan tindak pidana. Pihak yang dilaporkan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat pembuktian melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
