Pajak Digital Indonesia Berpotensi Tambah Penerimaan Negara, Tembus Rp58,75 Triliun

MataBank.id - Perkembangan ekonomi digital membuka peluang baru bagi pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara. Seiring meningkatnya transaksi melalui marketplace, layanan keuangan elektronik, dan perdagangan lintas negara, penguatan pemungutan pajak digital menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas fiskal.

Rencana pelaksanaan pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026, sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo pada 29 Oktober 2026, menjadi momentum penguatan pengawasan transaksi ekonomi digital.

Keterlibatan perbankan, perusahaan teknologi finansial, dan platform perdagangan digital seperti Shopee, Lazada, serta GoTo menunjukkan bahwa pengawasan perpajakan semakin diarahkan agar terhubung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Meski demikian, Indonesia sebenarnya telah menerapkan sejumlah instrumen perpajakan ekonomi digital. Kebijakan tersebut mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak transaksi aset kripto, pajak teknologi finansial, serta pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace.

Dengan demikian, momentum 9 November 2026 lebih tepat dipahami sebagai upaya memperluas dan memperkuat mekanisme pemungutan serta pengawasan pajak digital, bukan sebagai awal penerapan seluruh jenis pajak digital.

Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp58,75 Triliun

Potensi penerimaan dari ekonomi digital tercermin dalam laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Secara akumulatif, penerimaan pajak sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga September 2026.

Penerimaan tersebut berasal dari beberapa instrumen, yakni:

• PPN PMSE sebesar Rp45,21 triliun.

• Pajak aset kripto sebesar Rp2,18 triliun.

• Pajak teknologi finansial sebesar Rp5,40 triliun.

• Pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp5,96 triliun.

Secara khusus, penerimaan PPN PMSE menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, penerimaannya tercatat Rp731,4 miliar, kemudian naik menjadi Rp3,9 triliun pada 2021 dan Rp5,51 triliun pada 2022.

Penerimaan tersebut kembali meningkat menjadi Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, dan Rp10,32 triliun sepanjang 2025. Hingga September 2026, penerimaan PPN PMSE telah mencapai Rp9,54 triliun.

DJP juga telah menunjuk 280 pelaku usaha sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 245 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak.

Data tersebut memperlihatkan semakin pentingnya aktivitas digital sebagai sumber penerimaan negara. Namun, peluang optimalisasi masih terbuka, terutama pada transaksi domestik yang melibatkan pedagang perorangan, usaha mikro, dan penyedia jasa melalui platform digital.

Mekanisme Pemungutan Pajak Digital Diperluas

Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah ketentuan untuk memperkuat pemungutan pajak dalam ekosistem digital.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 menjadi dasar penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui marketplace.

Selanjutnya, PMK Nomor 49 Tahun 2026 mengatur Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai diterapkan pada 25 September 2026.

Melalui mekanisme tersebut, PPN atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri dapat dipungut oleh pihak penerbit instrumen pembayaran atau issuer yang ditunjuk pemerintah.

Sejumlah lembaga keuangan yang disebut dalam mekanisme ini antara lain BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, serta aplikasi LinkAja.

Keterlibatan lembaga keuangan menunjukkan bahwa sistem pembayaran dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pintu masuk untuk memperkuat kepatuhan perpajakan. Dengan mekanisme pemungutan yang terhubung dengan transaksi, pemerintah memiliki peluang memperluas pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital lintas negara.

Simulasi Potensi Tambahan Penerimaan Pajak Digital

DJP memperkirakan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi berbasis digital di Indonesia berpotensi mencapai sekitar Rp16 triliun.

Dengan angka tersebut sebagai proyeksi dasar, tambahan penerimaan dapat disimulasikan melalui beberapa skenario apabila integrasi data dan perluasan pemungutan berhasil meningkatkan penerimaan.

Jika penerimaan bertambah 5%, tambahan yang diperoleh mencapai Rp800 miliar sehingga totalnya menjadi Rp16,8 triliun.

Dalam skenario peningkatan 10%, penerimaan berpotensi mencapai Rp17,6 triliun. Sementara itu, apabila penguatan mekanisme pemungutan menghasilkan kenaikan 20%, total penerimaan dapat mencapai Rp19,2 triliun.

Namun, kontribusi pajak digital terhadap rasio perpajakan atau tax ratio perlu dilihat secara realistis.

Dengan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) nominal sebesar Rp25.000 triliun, tambahan penerimaan Rp800 miliar hanya meningkatkan rasio perpajakan sekitar 0,0032 poin persentase. Adapun tambahan Rp3,2 triliun memberikan kontribusi sekitar 0,0128 poin persentase.

Simulasi tersebut menunjukkan bahwa tambahan penerimaan pajak digital belum cukup untuk mengubah rasio perpajakan secara signifikan dalam waktu singkat. Meski demikian, nilai strategis kebijakan ini terletak pada kemampuannya memperluas basis pajak secara berkelanjutan tanpa harus terus menaikkan tarif pajak.

Pengalaman Internasional Jadi Referensi

Penguatan pajak digital juga telah dilakukan berbagai negara. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan Consumption Tax Trends 2024 mencatat lebih dari 100 yurisdiksi telah mereformasi sistem perpajakan atas transaksi digital.

Australia, Selandia Baru, dan negara-negara anggota Uni Eropa, misalnya, menempatkan platform digital sebagai pihak yang bertugas memungut dan menyetorkan pajak konsumsi.

Sementara itu, laporan OECD berjudul Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 mencatat rata-rata rasio pajak terhadap PDB di 38 negara Asia Pasifik mencapai 19,7% pada 2024. Angka tersebut menunjukkan masih adanya ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.

Dukungan empiris juga terlihat dalam penelitian Manabu Nose, Nicola Pierri, dan Jiro Honda pada 2025. Penelitian tersebut menemukan bahwa peningkatan satu standar deviasi digitalisasi perusahaan berkaitan dengan kenaikan rasio penerimaan pajak terhadap PDB hingga 3 poin persentase.

Temuan itu memperkuat pentingnya menyelaraskan perkembangan ekonomi digital dengan digitalisasi administrasi perpajakan.

Keadilan Pajak bagi UMKM Perlu Dijaga

Di tengah peluang peningkatan penerimaan, aspek keadilan fiskal tetap perlu menjadi perhatian. Pedagang yang berjualan melalui toko konvensional dan marketplace harus memperoleh perlakuan perpajakan yang setara.

Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace juga perlu disosialisasikan secara jelas. Kebijakan tersebut tidak boleh dipersepsikan sebagai pengenaan pajak baru atas seluruh omzet pelaku usaha.

Karena itu, perluasan basis pajak digital harus disertai konsistensi pengawasan dan penyederhanaan regulasi secara berkala. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme pemungutan mudah dipahami dan tidak menambah beban administrasi secara berlebihan bagi pelaku usaha kecil.

Optimalisasi pajak digital pada akhirnya bukan hanya tentang meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini juga perlu membangun sistem perpajakan yang adil, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga daya saing UMKM nasional di tengah perkembangan ekonomi berbasis teknologi.