Sudaryono Tegaskan Dapur MBG Tak Penuhi Standar Sanitasi Bakal Ditutup
MataBank.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim telah menutup secara permanen lebih dari 2.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, penutupan diberlakukan terhadap dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun yang tidak menjalankan standar operasional pengolahan makanan. Ia menegaskan, kepemilikan sertifikat tidak serta-merta memastikan sebuah dapur telah memenuhi standar kelayakan.
"Kami telah menutup dapur kira-kira lebih dari 2.000 dapur yang tidak memiliki syarat kelayakan higienis dan sanitasi. Enggak punya, tutup!" kata Sudaryono dalam agenda 100 Hari Kerja di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Menurut Sudaryono, hasil pengawasan terhadap dapur MBG tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan dan fasilitas. Proses penyimpanan serta penanganan bahan pangan, termasuk kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), juga menjadi bagian penting dalam memastikan keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
"Intinya punya SLHS saja, punya sertifikasi laik higienis dan sanitasi, punya sertifikatnya saja itu belum tentu dapurnya layak, apalagi tidak punya. Jadi yang tidak punya kami tutup," kata Sudaryono.
Dapur MBG di Karo, Semarang, dan Blora Dikenai Penutupan
Sudaryono mengungkapkan sejumlah kasus yang berujung pada penutupan permanen dapur MBG. Salah satunya terjadi di Kabupaten Karo, ketika ikan yang tidak tertampung di dalam freezer diduga dibiarkan pada suhu ruang selama lebih dari 12 jam sebelum diolah.
Selain di Karo, BGN juga mengambil tindakan penutupan permanen terhadap dapur MBG di Semarang dan Blora.
"Yang di Karo sudah saya tutup permanen, kemudian yang di Semarang juga saya tutup permanen, kemudian yang di Blora saya tutup permanen," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Temuan lain yang menjadi perhatian BGN berkaitan dengan pengadaan dan pengolahan bahan makanan. Sudaryono menyebut adanya pembelian telur puyuh yang telah matang dan dikupas di Cirebon, serta penggunaan bumbu kacang untuk menu sate di Bogor.
Praktik tersebut menjadi perhatian dalam pengawasan karena proses penanganan bahan pangan, kebersihan, dan pengolahan makanan perlu dipastikan sesuai ketentuan sebelum hidangan diberikan kepada penerima manfaat program MBG.
Kelalaian yang Disengaja Terancam Sanksi Penutupan Permanen
BGN menekankan bahwa pemenuhan standar higiene dan sanitasi merupakan persyaratan penting dalam menjalankan operasional dapur MBG. Oleh sebab itu, pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap kelengkapan dokumen, tetapi juga terhadap penerapan prosedur penanganan dan pengolahan makanan di lapangan.
Sudaryono menegaskan, dapur yang terbukti melakukan kelalaian secara sengaja dapat dikenai sanksi berupa penutupan permanen.
"Maka di dalam 100 hari, 3 bulan lebih kita menjalankan BGN ini, semua kelalaian yang disebabkan oleh kelalaian yang disengaja, maka hukumannya ancamannya adalah ditutup secara permanen," tutur Sudaryono.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah BGN untuk menindak pelanggaran standar kelayakan operasional dapur MBG. Penegakan aturan terutama diarahkan pada pemenuhan persyaratan kebersihan, sanitasi, serta keamanan dalam proses pengolahan makanan.
