Dorong Ekspor Kemiri NTB, Kemenkeu dan 8 Lembaga SMV Luncurkan Program Desa Devisa
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkolaborasi dengan delapan Special Mission Vehicle (SMV) meluncurkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sinergi SMV 2026 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mengusung tema “Pemberdayaan Komoditas Desa Devisa Kemiri Nusa Tenggara Barat yang Berkelanjutan dan Berorientasi Ekspor”, program ini membina 350 petani dan 40 desa dengan cakupan lahan 7.836 hektare guna menggenjot produksi serta daya saing ekspor kemiri nasional.
Peluncuran program ini juga ditandai dengan pelepasan ekspor kemiri unggulan NTB ke Jepang (dengan potensi pasar Singapura) serta pengiriman 1,4 ton vanila senilai Rp3,8 miliar ke Amerika Serikat. Selain itu, LPEI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat kapasitas UKM, koperasi, dan BUMDes berorientasi ekspor.
Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Dwi Teguh Wibowo, mengapresiasi tingginya semangat kolaborasi di NTB yang selaras dengan visi pembangunan daerah.
"Saya senang melihat semangat sinergi yang sangat kuat di NTB. Semangat ini sejalan dengan visi pembangunan NTB, yaitu ‘Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia’. SMV hadir untuk menginisiasi, memperkuat kapasitas, membangun ekosistem, dan membuka akses. Setelah modelnya terbentuk dan kegiatan ekonominya berjalan, Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat melanjutkan dan memperbesar skalanya,” sambutan Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan, Dwi Teguh Wibowo, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut positif integrasi hulu-ke-hilir ini untuk mendongkrak perekonomian lokal.
“Kemiri adalah salah satu potensi NTB yang dapat kita tingkatkan nilai tambahnya. Kolaborasi ini penting agar pengembangannya tidak berhenti pada produksi, tetapi terhubung dari hulu hingga hilir dan mampu menjangkau pasar global. Kami berharap manfaat akhirnya kembali kepada masyarakat melalui peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi di daerah." kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Direktur Eksekutif LPEI, Sukatmo Padmosukarso, menekankan pentingnya pembentukan rantai nilai agar manfaat ekspor dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kemiri NTB memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor bernilai tambah. Tantangannya adalah bagaimana kita menghubungkan potensi di tingkat petani dengan standar kualitas, pengolahan, dan akses pasar global. Melalui sinergi SMV, kami ingin membangun rantai nilai yang lebih kuat sehingga manfaat ekspor tidak hanya terlihat dari peningkatan transaksi, tetapi juga dirasakan oleh petani dan masyarakat di daerah." ujar Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso.
Intervensi delapan SMV Kemenkeu—meliputi LPEI, PT PII, PT SMI, PT SMF, PT Geo Dipa Energi, PT Karabha Digdaya, IIF, dan PT Sejahtera Eka Graha—dilakukan secara menyeluruh. Peran mereka mencakup pembagian bibit, pelatihan, modernisasi pascapanen, pembangunan sentra produksi, penerapan panel surya, hingga pengolahan produk turunan seperti briket dan minyak kemiri.
Berdasarkan analisis Yayasan Insan Bumi Mandiri, program ini ditargetkan mampu meningkatkan jumlah petani binaan hingga 550–720 orang dan memacu produksi bertahap menjadi 2.400–3.600 ton per tahun. Pendapatan petani diproyeksikan melonjak 20–25 persen, efisiensi produksi naik 60–70 persen, serta menyumbang nilai ekonomi lokal sebesar Rp30 miliar–Rp40 miliar per tahun.
Riset IEB Institute mencatat nilai ekspor kemiri Indonesia mencapai 9,58 juta dolar AS pada periode Januari–September 2025, menempatkan Indonesia di urutan ke-13 eksportir kemiri dunia. Diversifikasi produk dari bahan mentah menjadi kemiri kupas, bubuk, hingga minyak kemiri diharapkan semakin membuka akses ke pasar potensial yang belum tergarap seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda.
