Senin, 16 Nov 2026 NewsFinansialFintechInvestasiNasabah
Breaking
Beranda › News
News

DPR Minta BPKH Jaga Dana Haji dan Hak Jemaah dalam Daftar Tunggu

✍️ Putri Ayuningtyas 🕒 16 Nov 2026 👁️ 0x dibaca
Ilustrasi jemaah haji.
Ilustrasi jemaah haji. Foto: Dok. Humas Kemenag Sumsel

MataBank.id - Komisi VIII DPR RI meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dan menginvestasikan dana haji dengan tetap memperhatikan keberlanjutan keuangan serta hak jemaah yang masih menunggu giliran berangkat. Pemanfaatan hasil investasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan haji untuk memenuhi kebutuhan jemaah dalam jangka panjang.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan hal tersebut dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

"Pemanfaatan tidak boleh menggerus kesinambungan keuangan haji dan hak jemaah dalam daftar tunggu," kata Marwan.

Ia menjelaskan, nilai manfaat dari pengelolaan dana haji memiliki kontribusi besar terhadap pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya peran BPKH dalam mengelola dana yang dihimpun dari jemaah.

Berdasarkan kesepakatan Komisi VIII DPR RI dan pemerintah pada 7 Oktober 2026, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi ditetapkan sebesar Rp98.466.000 per jemaah.

Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi tanggungan langsung jemaah mencapai Rp54.648.825 atau sekitar 55 persen. Adapun kontribusi nilai manfaat dari pengelolaan BPKH disebut sebesar Rp43.526.000 atau setara 44,50 persen dari total BPIH.

"Sedangkan kontribusi nilai manfaat pengelolaan BPKH sebesar Rp43.526.000 atau setara dengan 44,50%. Dibandingkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp87 juta, total BPIH meningkat Rp11,6 juta per jemaah, meskipun beban langsung jemaah diupayakan lebih rendah dari tahun sebelumnya," ujar Marwan.

Marwan mengakui hasil investasi dana haji membantu membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Namun, menurut dia, penggunaan nilai manfaat tetap harus mempertimbangkan ketahanan keuangan haji agar kebutuhan jemaah pada masa mendatang dapat terpenuhi.

Untuk memperkuat pengelolaan dana tersebut, DPR juga mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Marwan menilai revisi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.

"Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 merupakan kebutuhan strategis dan mendesak. Pengelolaan Keuangan Haji menghadapi tekanan biaya layanan di Arab Saudi, transportasi, akomodasi, konsumsi, perkembangan investasi syariah, dan tuntutan peningkatan mutu pelayanan," ungkap Marwan.

Melalui revisi tersebut, BPKH diharapkan dapat memperluas pilihan investasi yang lebih produktif dan berorientasi jangka panjang. Investasi langsung pada sektor-sektor pendukung penyelenggaraan ibadah haji menjadi salah satu peluang yang disoroti.

"Oleh karena itu, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat landasan hukum bagi BPKH untuk mengembangkan investasi yang tidak hanya bertumpu pada instrumen keuangan konvensional dalam ekosistem syariah, tetapi juga mampu mengoptimalkan investasi langsung pada sektor-sektor produktif," kata dia.

💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update