OJK dan LPS Teken Aturan Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis
MataBank.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan Dokumen. Kesepakatan ini menjadi landasan teknis bagi kedua lembaga dalam mendukung implementasi program tersebut.
Penandatanganan berlangsung di Bali pada Selasa (17/11/2026), dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner LPS Ferdinan D. Purba mewakili masing-masing lembaga.
Ogi mengatakan, penyusunan petunjuk pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari persiapan implementasi program yang diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK,” kata Ogi.
Dia berharap keberadaan program ini dapat memperkuat perlindungan pemegang polis sekaligus memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.
Program Penjaminan Polis merupakan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. LPS ditetapkan sebagai penyelenggara program dengan batas waktu implementasi paling lambat Januari 2028.
Melalui program tersebut, pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi diharapkan memperoleh perlindungan finansial apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan usaha.
Menurut Ogi, keberhasilan PPP tidak hanya ditentukan ketika program mulai berjalan, tetapi juga oleh kualitas persiapan sejak awal. Hal itu mencakup ketepatan penetapan kepesertaan, keakuratan data, serta koordinasi yang efektif antara OJK dan LPS.
Pertukaran informasi mencakup seluruh siklus perusahaan asuransi
Juklak yang ditandatangani OJK dan LPS mengatur mekanisme pertukaran data, informasi, dan dokumen secara dua arah.
Dalam skema tersebut, LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai status kepesertaan perusahaan asuransi serta memantau perkembangan risikonya. Sementara itu, OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan tingkat kepatuhan peserta program penjaminan.
Pertukaran informasi dirancang mencakup berbagai tahapan operasional perusahaan asuransi. Cakupannya mulai dari pendaftaran sebagai peserta PPP, penetapan status pengawasan, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Secara kelembagaan, juklak ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara OJK dan LPS yang ditandatangani pada 14 September 2023.
Untuk memastikan arus informasi berjalan efektif, kedua lembaga menetapkan pejabat Focal Point dan Liaison Officer sebagai penghubung dalam pelaksanaan pertukaran data.
Dokumen tersebut juga mengatur rincian jenis data yang dipertukarkan, periode pelaporan, tenggat penyampaian, serta media yang digunakan. Pengaturan ini diharapkan memberikan kejelasan prosedur dan memperkuat koordinasi operasional antarlembaga.
Kerahasiaan dan keamanan data menjadi perhatian
Di tengah pertukaran informasi pengawasan yang bersifat sensitif, Ogi menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kualitas data.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.
OJK dan LPS juga merancang mekanisme pertukaran data agar dapat berjalan efisien tanpa menambah beban pelaporan administratif bagi perusahaan asuransi.
Ogi menilai kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses koordinasi dan persiapan yang telah dilakukan otoritas selama empat tahun terakhir.
Keberadaan PPP nantinya akan melengkapi agenda reformasi industri perasuransian, yang mencakup penguatan permodalan, tata kelola, serta manajemen risiko. Dengan demikian, perlindungan bagi pemegang polis diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kesehatan industri.
OJK juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyosialisasikan program ini kepada masyarakat. Apabila ditemukan persoalan teknis yang belum diatur dalam juklak, OJK dan LPS sepakat membahas serta menyelesaikannya melalui Forum Koordinasi OJK dan LPS.
