Selasa, 17 Nov 2026 NewsFinansialFintechInvestasiNasabah
Breaking
Beranda › News
News

Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Keadilan Fiskal dan Otonomi Daerah

✍️ Putri Ayuningtyas 🕒 17 Nov 2026 👁️ 2x dibaca
Ilustrasi pajak.
Ilustrasi pajak. Foto: KOMPAS/Supriyanto

MataBank.id - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah perlu memastikan penghematan tidak melemahkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan belanja yang tidak produktif memang diperlukan, tetapi pemangkasan transfer ke daerah (TKD) tanpa memperhitungkan kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing wilayah berisiko menghambat pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pengelolaan keuangan negara semestinya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang berhasil dipangkas. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menjalankan kewajibannya, menyediakan pelayanan publik, dan memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, kebijakan efisiensi pemerintah pusat perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama ketika berdampak pada pendanaan pemerintah daerah. Pengurangan anggaran yang tidak disertai perhitungan terhadap beban dan tanggung jawab daerah dapat menimbulkan persoalan baru, mulai dari tertundanya pembangunan infrastruktur hingga terganggunya layanan dasar.

Efisiensi seharusnya memperbaiki kualitas belanja, bukan mengurangi kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keadilan fiskal merupakan bagian dari amanat konstitusi

Pengurangan TKD dalam jumlah besar di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan tersebut perlu dilihat bukan hanya dari sisi penghematan, tetapi juga dari kemungkinan semakin besarnya kendali pusat terhadap sumber daya dan pelaksanaan pemerintahan.

Otonomi daerah bukan kebijakan yang sewaktu-waktu dapat diberikan atau ditarik berdasarkan pertimbangan pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang telah diatur dalam konstitusi.

Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Ketentuan ini menegaskan bahwa daerah memiliki ruang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai pembagian kewenangan.

Prinsip tersebut juga diperkuat Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah agar dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dengan demikian, kebijakan fiskal perlu mencerminkan keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Pemerintah daerah tidak seharusnya dibebani kewajiban pelayanan yang besar, tetapi tidak memperoleh dukungan pendanaan yang cukup untuk menjalankannya.

Penghematan yang mengurangi ruang fiskal daerah secara berlebihan berpotensi menjauhkan pelaksanaan pemerintahan dari semangat desentralisasi.

Ketergantungan daerah terhadap TKD membuat pelayanan rentan terganggu

Kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) di banyak wilayah masih belum memadai untuk membiayai seluruh kebutuhan pemerintahan. Dari 546 daerah otonom, sebagian besar masih mengandalkan transfer pemerintah pusat sebagai sumber penting pendanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Kondisi tersebut membuat perubahan alokasi TKD berpengaruh langsung terhadap kemampuan daerah memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dampaknya dapat menjangkau pembayaran kewajiban pegawai, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, pemeliharaan jalan, penyediaan air bersih, hingga pembangunan infrastruktur.

Sejumlah daerah bahkan dilaporkan menghadapi kesulitan dalam memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada saat yang sama, tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi pejabat struktural ASN mengalami pemangkasan, sejumlah proyek infrastruktur tertunda, dan program pelayanan publik berpotensi dikurangi.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya risiko ketidakseimbangan antara tanggung jawab pemerintahan dan kemampuan pembiayaan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah tetap harus menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya. Namun, keterbatasan anggaran dapat mempersempit kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh aparatur pemerintah, melainkan juga oleh masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur yang layak, dan pelayanan administrasi.

Program prioritas nasional tetap memiliki arti penting. Namun, pelaksanaannya perlu diselaraskan dengan kebutuhan daerah agar tidak menggeser pembiayaan layanan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.

Otonomi daerah juga tidak cukup dipertahankan sebagai ketentuan formal. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan fiskal yang memungkinkan kewenangan tersebut dijalankan secara efektif.

Sentralisasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi

Penguatan kendali pemerintah pusat terkadang dikaitkan dengan upaya mengurangi korupsi di daerah. Namun, persoalan korupsi tidak dapat diselesaikan hanya dengan memindahkan kewenangan dari daerah ke pusat.

Praktik korupsi dapat terjadi dalam sistem pemerintahan yang terpusat maupun terdesentralisasi. Desentralisasi memang membuka ruang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai pengawasan yang memadai. Akan tetapi, sentralisasi juga tidak menjamin bahwa pengelolaan pemerintahan akan terbebas dari penyimpangan.

Persoalan mendasarnya berkaitan dengan kualitas pengawasan, akuntabilitas pejabat, transparansi anggaran, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Di daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan menjalankan prinsip checks and balances terhadap pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut dapat menghadapi tantangan ketika hubungan politik dan kepentingan antara legislatif dan kepala daerah memengaruhi independensi pengawasan.

Inspektorat daerah juga menghadapi tantangan struktural karena berada dalam lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. Situasi ini perlu menjadi perhatian agar fungsi pengawasan internal dapat berjalan profesional dan objektif.

Karena itu, pemberantasan korupsi perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas birokrasi, transparansi penganggaran, penegakan hukum yang konsisten, serta keterlibatan masyarakat.

Desentralisasi dan pengawasan harus berjalan beriringan. Tanpa pembenahan kelembagaan, pemindahan kewenangan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tidak serta-merta menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Kemendagri dan DPD memiliki peran dalam memperjuangkan kepentingan daerah

Di tengah perubahan kebijakan fiskal, Kementerian Dalam Negeri memiliki posisi penting dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemendagri juga menjadi salah satu penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaannya di daerah.

Namun, sebagai bagian dari pemerintah pusat, Kemendagri menjalankan kebijakan pemerintahan yang ditetapkan Presiden. Oleh sebab itu, aspirasi daerah juga membutuhkan saluran kelembagaan lain yang memiliki fungsi representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan.

Salah satu lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Lembaga ini dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah dalam proses penyelenggaraan negara. Setiap provinsi memiliki empat senator yang dipilih langsung oleh masyarakat, bukan melalui mekanisme pencalonan partai politik.

Keterwakilan tersebut dapat menjadi modal bagi DPD untuk memperjuangkan keadilan fiskal dan keberlanjutan otonomi daerah. DPD diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai the guardian of regional autonomy atau penjaga otonomi daerah.

Meski demikian, peran DPD masih menghadapi keterbatasan kewenangan konstitusional dan daya tawar politik. Akibatnya, aspirasi daerah belum selalu memiliki pengaruh yang menentukan dalam proses pengambilan kebijakan nasional.

Dalam konteks ini, program Senator Menyapa dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara senator dan masyarakat di daerah. Kegiatan tersebut perlu diperluas melalui dialog dengan masyarakat, kepala daerah, serta berbagai kelompok yang memahami persoalan pembangunan dan keuangan daerah.

Kehadiran senator tidak seharusnya hanya terpusat pada kegiatan kelembagaan di Jakarta. Mereka perlu secara aktif menyerap persoalan di wilayah pemilihannya dan membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional.

DPD juga memiliki ruang untuk mendorong evaluasi kebijakan apabila pelaksanaannya dinilai belum mencerminkan keadilan bagi daerah. Pembahasan dapat mencakup kemampuan daerah otonom dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta kebutuhan penataan daerah berdasarkan persyaratan yang berlaku.

Kepala daerah dan masyarakat sipil perlu mengawal kebijakan fiskal

Upaya menjaga otonomi daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga perwakilan. Kepala daerah dan masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan fiskal tidak mengganggu pelayanan publik.

Kepala daerah perlu menyampaikan dampak pengurangan anggaran secara terbuka kepada pemerintah pusat. Penyampaian aspirasi tersebut harus didasarkan pada perhitungan yang jelas, bukan sekadar keberatan karena berkurangnya alokasi anggaran.

Data mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pembayaran PPPK, dan program prioritas daerah dapat menjadi dasar untuk menjelaskan konsekuensi kebijakan TKD.

Apabila komunikasi melalui jalur formal belum menghasilkan penyelesaian, kepala daerah perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi fiskal dan dampaknya terhadap program pembangunan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kepala daerah kepada masyarakat. Kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat tidak harus dimaknai sebagai bentuk pertentangan, selama disampaikan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berdasarkan data.

Perguruan tinggi serta organisasi masyarakat sipil juga dapat berkontribusi melalui penelitian dan analisis kebijakan. Kajian mengenai dampak pemangkasan transfer dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan dukungan data dan partisipasi publik, pembahasan mengenai keadilan fiskal tidak hanya menjadi persoalan antara elite pemerintahan pusat dan daerah. Fokus utamanya tetap pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang layak.

Empat langkah untuk memperbaiki hubungan fiskal pusat dan daerah

Kebijakan efisiensi perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil, seimbang, serta mendukung efektivitas pemerintahan. Pemerintah pusat memang memiliki kewenangan menetapkan prioritas nasional, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kemampuan daerah menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Ada empat hal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi kebijakan TKD.

Pertama, pengurangan transfer harus memperhitungkan kebutuhan dan kinerja setiap daerah. Kondisi fiskal, kemampuan PAD, serta beban pelayanan publik berbeda-beda sehingga kebijakan pemangkasan tidak semestinya diterapkan secara seragam.

Kedua, pendanaan untuk urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah harus tetap mencukupi. Pelimpahan tanggung jawab perlu diikuti dukungan sumber daya keuangan agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya.

Ketiga, program prioritas pemerintah pusat perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan agenda nasional tidak mengabaikan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar.

Keempat, penguatan pengawasan harus menjadi bagian dari pelaksanaan otonomi. DPRD, inspektorat, lembaga pengawasan independen, serta masyarakat perlu memiliki ruang dan kapasitas yang memadai untuk mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan.

Presiden perlu memastikan kebijakan efisiensi tetap sejalan dengan prinsip konstitusi. Mengurangi pemborosan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Namun, menjaga keberlangsungan otonomi daerah dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan juga merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.

Indonesia terdiri atas ratusan daerah dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang berbeda. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah pusat, tetapi juga oleh kemampuan daerah menyediakan pelayanan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi boleh mengurangi pemborosan, tetapi tidak boleh menghilangkan keadilan fiskal. Efektivitas harus tetap menjadi ukuran utama, sementara otonomi daerah perlu dijaga sebagai bagian dari komitmen konstitusional.

Ketika kemampuan fiskal daerah terus menyusut atas nama penghematan, konsekuensinya dapat melampaui persoalan berkurangnya anggaran. Pelayanan publik berisiko melemah dan ruang demokrasi lokal dapat ikut terdampak. Karena itu, kebijakan penghematan harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat.

💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update