Investasi Balikpapan Tembus Rp15,56 Triliun hingga Triwulan III 2026
MataBank.id - Realisasi investasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mencapai Rp15,56 triliun hingga triwulan III 2026. Capaian tersebut telah memenuhi 75,32 persen dari target investasi tahunan sebesar Rp20,68 triliun sekaligus menempatkan Balikpapan sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Kalimantan Timur.
Pertumbuhan aktivitas usaha juga terlihat dari penerbitan 3.443 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru selama periode tersebut. Sementara itu, kualitas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95,52.
Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, mengatakan capaian tersebut mencerminkan kepercayaan pelaku usaha terhadap potensi ekonomi dan iklim investasi di Balikpapan.
Menurutnya, pemerintah kota terus berupaya menjaga tren pertumbuhan investasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Sepanjang 2025, Kota Balikpapan berhasil mencatatkan total realisasi investasi sebesar Rp27,25 triliun. Angka tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp23,78 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp3,47 triliun,” kata Sudirman.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman Desk Investasi Balikpapan di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026).
Desk Investasi Didorong Percepat Penyelesaian Kendala Investor
Untuk mempertahankan pertumbuhan investasi, Pemerintah Kota Balikpapan membentuk Desk Investasi sebagai sarana memperkuat koordinasi lintas pemerintahan. Melalui mekanisme ini, berbagai persoalan yang dihadapi investor, mulai dari urusan perizinan hingga kendala teknis di lapangan, diharapkan dapat ditangani dengan lebih cepat dan efektif.
Sudirman menegaskan, capaian investasi yang tinggi harus diikuti dengan pembenahan iklim usaha secara berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan kemudahan pelayanan, kepastian hukum, serta kenyamanan bagi para pelaku bisnis.
“Kami siap konsisten melakukan pembinaan dan menghilangkan hambatan perizinan teknis di seluruh perangkat daerah, memperkuat pendampingan legalitas usaha sejak tahap awal, serta memastikan kepatuhan hukum dan stabilitas keamanan daerah tetap terjaga bagi pelaku usaha,” tegasnya.
Selain memperbaiki layanan perizinan, Pemkot Balikpapan juga berupaya mengembangkan sumber pertumbuhan investasi baru. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi.
Pemerintah daerah turut memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung, terutama sektor logistik dan konektivitas. Penguatan infrastruktur tersebut diharapkan semakin meningkatkan daya tarik Balikpapan sebagai pusat industri dan jasa di Kalimantan Timur.
Sudirman menjelaskan, upaya menarik investor tidak cukup hanya dengan menawarkan potensi ekonomi daerah. Pemerintah juga harus memberikan dukungan melalui kepastian regulasi dan penyelesaian berbagai persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan investasi.
Karena itu, sinergi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemkot Balikpapan melalui Desk Investasi diharapkan mampu mempercepat masuknya investasi baru.
“Kami berkomitmen penuh memastikan setiap hambatan perizinan dan kendala teknis pelaku usaha di lapangan dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan transparan, khususnya dalam sektor hilirisasi dan industri berdaya saing,” pungkasnya.
